Kader KAMMI se-Kota Medan Harus Evaluasi Besar!

Desember kali ini adalah bulan dengan jadwal terpadat untuk agenda-agenda anak KAMMI baik ditingkat komisariat maupun daerah. Pasalnya, akhir perkuliahan merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti Musyawarah Komisariat ataupun Dauroh Marhalah 1. Belum lagi suplemen yang diberikan oleh beberapa departemen di KAMMI Medan seperti Dauroh Kehumasan (DK) dan Rapat Koordinasi (RaKoorda) Departemen Kebijakan Publik..

Begitu banyaknya agenda yang mungkin membuat kader lelah, bingung, ataupun menjadi ogah saja. Tapi yang namanya kader dakwah apalagi sudah Anggota Biasa II, sudah semestinya lihai meletakkan skala prioritas di dalam dirinya..

Ada beberapa hal yang ingin dikoreksi dari agenda-agenda besar bulan ini..

Pertama, tentang komitmen melaksanakan amanah. Banyaknya agenda di atas wajar saja ketika seorang biasa akan sulit membedakan mana yang prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Namun, label sebagai seorang kader harusnya sudah mampu menuntaskan masalah itu. Amanah-amanah yang diberikan sesungguhnya sudah melalui proses yang panjang ketika akan meletakkan seseorang pada amanah itu. Tinggal pemegang amanah saja yang kemudian memiliki hak penuh untuk memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Bercermin dari Dauroh Marhalah 1 di dua komisariat yang kelimpungan karena instruktur akhwatnya tidak ada yang muncul. Padahal setelah menanyakan kejelasan tentang pengamanahan instruktur di DM1 bersangkutan, Korps Instruktur Daerah KAMMI Medan menyatakan "sudah" mengamanahkan kepada 5 orang di setiap DM. Lalu, dimana letak kesalahannya? Masih ingatkah kita bahwa DM1 itu adalah gerbang awal terbentuknya muslim negarawan baru? Lalu kenapa kita tidak menjalankan amanah dengan baik dan dengan gampang saja meninggalkannya? Ingatlah kembali kawan, sesungguhnya kami yang di bumi ini tidak akan menuntut apa-apa darimu. Bahkan kami mudah saja sebenernya menggantikan dirimu untuk melakukan amanah itu. Tapi ingatlah bahwa pertanggung jawaban sebenar dan seadil-adilnya hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala.. Satu lagi yang buat sedap-sedap ngeri adalah tertundanya pembukaan Dauroh Marhalah 1 di salah satu komisariat karena tidak ada instruktur ikhwan yang bisa menerima penyerahan berkas dari panitia. Terbersit pemikiran untuk menerima langsung berkas oleh instruktur akhwat, tapi mundur kembali karena mengingat beberapa teguran yang pernah dilayangkan kepada seorang akhwat yang dengan PDnya berdiri pada forum ikhwan-akhwat.

Kedua, forum malam tanpa musyrif. Sebenernya penulis sendiri tidak mempunyai hak untuk menjudge yang satu ini. Karena dibeberapa forum malam, penulis juga terjebak pada kondisi ini. Seperti kawanan burung yang harus mengikuti pola terbang yang terbentuk karena meninggalkan rekan terbang sama saja tersesat sendirian. Allahu'alam.. Walau kadang rasanya ingin pergi saja tidak ingin di forum, namun entah hambatan apa yang membuat kaki tidak melangkah. Teringat kembali ketika masih menjadi peserta di beberapa dauroh, musyrif tidak ada itu seperti bencana besar. Tepat pukul 6 sore teng, sebagai akhwat, harus meninggalkan lokasi dauroh ke tempat yang lebih kondusif atau minimal tidak boleh keluar kamar lagi. Kalau keluar pun harus ditemani kakak-kakak instruktur. Saat ini, hal ini jarang sudah terjadi. Bahkan sudah seperti kebiasaan saja karena tuntutan agenda yang padat. Jika tidak dilakukan, maka tidak selesailah agenda tersebut. Mungkin ini menjadi alasan pertama dan mendasar kenapa forum malam tanpa musyrif tetap dilakukan.

Ketiga, ketsiqohan kader menjadi yang direkomendasikan sebagai peserta. Dauroh Kehumasan dan Rakoorda DKP adalah dua agenda besar yang harus menjadi evaluasi besar terhadap kader yang sebenarnya sangat disesalkan oleh penulis. Dauroh Kehumasan yang hampir saja dibatalkan karena peserta tidak mencukupi pemenuhan jumlah minimal pelaksanaan dauroh (15 orang) membuat instruktur betul-betul berusaha keras menarik kembali kader-kader yang bisa ditarik walaupun sebelumnya ia bukanlah kader yang direkomendasikan. Lalu, agenda Rakoorda DKP yang hanya dihadiri 6 komisariat dari 11 komisariat yang ada. Sebagai orang yang terjun lansung ke komisariat, saya sendiri bingung akan mulai darimana mengevaluasi ini. #KokBisa! Sejatinya agenda-agenda itu bertujuan menghimpun kembali kekuatan persatuan kita antar KAMMI komisariat dan KAMMI daerah. Menyamakan gerak langkah demi massifnya gerak kita. Lalu apa yang terjadi? Perjalanan setiap dari komisariat pun tidak selalu bisa disamakan langkahnya. Bukan karena kondisi komisariat, namun kondisi kader-kadernya yang tidak menghadiri acara-acara seperti ini.

Semoga sedikit tulisan ini bisa menjadi motivasi kita untuk terus memperbaiki langkah kita. Amal jama'i bukan hanya dalam komisariat saja atau daerah saja. Dari komisariat sampai ke pusat merupakan satu jama'ah besar yang harusnya amal jama'i menjadi salah satu pegangan kita untuk bisa melangkah bersama.

Allahu'alam bisawwab..

Semoga kita selalu dekat dalam pengampunan oleh-Nya..

Wassalam...